Penegakan Hukum terhadap Pihak Ketiga Dalam Penyalahgunaan Data Pengguna Aplikasi DANA di Kabupaten Bangkalan

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam transaksi keuangan melalui layanan dompet digital (e-wallet). Di balik kemudahan tersebut, muncul risiko baru berupa penyalahgunaan data pribadi pengguna oleh pihak ketiga, seperti yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Kasus kehilangan saldo pengguna aplikasi DANA akibat akses tidak sah melalui akses illegal menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi rangkaian perbuatan juga berpotensi memenuhi ketentuan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penegakan hukum pidana terhadap pihak ketiga dalam kasus penyalahgunaan data pengguna aplikasi DANA, serta mengidentifikasi kendala hukum dan teknis yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) Bangkalan, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap terduga pelaku di wilayah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) Bangkalan diterapkan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses penyidikan dilakukan melalui pelacakan jejak digital, analisis transaksi elektronik, serta koordinasi dengan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan pihak DANA. Meskipun demikian, penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa panjangnya birokrasi perolehan data elektronik, keterbatasan fasilitas digital forensik di tingkat Polres, penggunaan identitas palsu oleh terduga pelaku, serta kompleksitas modus kejahatan siber yang dinamis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meski regulasi pidana telah diterapkan, efektivitasnya masih memerlukan penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas teknis aparat, dan edukasi kesadaran keamanan data bagi masyarakat.rnKata Kunci: Penegakan Hukum, Data Pribadi, Pihak Ketiga, Aplikasi DANA, Kejahatan Siber.