PEMBERLAKUAN SURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI TERHADAP PEMBUATAN VIDEO PORNO(STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg.)

Penelitian ini menganalisis terkait pemidanaan perbuatan membuat video porno sebelum di undangkannya UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi ditinjau dari asas legalitas. Perbuatan membuat video porno yang telah di lakukan oleh Nazriel Irham alias Ariel dalam Putusan nomor. 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg merupakan tindak pidana, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam putusan ini Nazriel irham di pidana dengan ketentuan oasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi,sedangkan perbuatan ini di lakukan sebelum undang-undang itu di undangkan. Jika di kaitkan dengan asas non retroaktif yang sifatnya tidak dapat berlaku mundur/surut Nazriel Irham tidak dapat di pidanakan dengan ketentuan pasal ini.
Metode penelitihan yang digunakan adalah penelitihan hukum normative (Doctrinal Research) dengan pendekatan yang diambil ialah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) dari putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi.
Hasil penelitihan ini menunjukan bahwa Putusan Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg ini tidak tepat, karena memidanakan perbuatan membuat video pornografi yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia No.44 tahun 2008 tentang Pornografi jika ditinjau dari asas legalitas. Pada prinsipnya Hukum pidana tidak dapat berlaku surut (non retroaktif) meskipun telah menggunakan teori akibat terjadinya tindak pidana. Perbuatan tersebut dapat dipidana dengan ketentuan pasal 282 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Karena Undang-undang tersebut sudah diundangkan sebelum perbuatan tersebut terjadi.

Kata Kunci :Pornografi, Asas Legalitas, Non retroaktif