PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM STANDARISASI DAN PENGAWASAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI DAERAH BANGKALAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat serta mewujudkan perlindungan terhadap hak atas kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Program MBG melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga diperlukan pembagian kewenangan yang jelas, khususnya dalam aspek standardisasi dan pengawasan. Permasalahan penelitian ini berangkat dari adanya kecenderungan sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan standar nasional, sementara pelaksanaan program berlangsung di tingkat daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam koordinasi, pengawasan, dan tindakan korektif ketika terjadi pelanggaran terhadap standar keamanan pangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam standardisasi dan pengawasan Program MBG serta merumuskan konsep ideal rekonstruksi kebijakan pembagian kewenangan untuk mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas program.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan teori negara hukum, teori kewenangan, serta konsep teori pengawasan bestuursdwang.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan Program MBG cenderung menempatkan Pemerintah Pusat sebagai pemegang peran utama dalam perumusan kebijakan, penetapan standar, dan pengendalian program. Sementara itu, Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Bangkalan, memiliki kewenangan atribusi dalam bidang kesehatan dan pangan. Namun, pengaturan yang berlaku belum secara tegas mengintegrasikan hasil pengawasan Pemerintah Daerah dengan pengambilan keputusan administratif terhadap penyelenggara MBG. Akibatnya, ruang Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan korektif secara cepat masih terbatas. Oleh karena itu, konsep ideal pembagian kewenangan perlu direkonstruksi melalui model standardisasi nasional, pengawasan kolaboratif, dan pertanggungjawaban berjenjang. Dalam model tersebut, Pemerintah Pusat tetap berwenang menetapkan kebijakan dan standar nasional, sedangkan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan operasional yang lebih tegas dalam melakukan inspeksi, penanganan insiden, perlindungan penerima manfaat, serta penghentian sementara distribusi makanan dalam keadaan darurat. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Program MBG yang lebih efektif, responsif, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.