Pembagian kewenangan dan pengawasan pembanghnan fisik koperasi desa/kelurahan merah putih di kabupaten pamekasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan dan pelaksanaan pengawasan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pamekasan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis pembangunan fisik menggunakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025, dan Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi digunakan untuk menganalisis pengawasan terhadap aspek legalitas, kelembagaan, usaha, aset, sarana dan prasarana, serta kesiapan operasional koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengawasan koperasi merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi dan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, namun dalam praktik pembangunan fisik keterlibatan Kodim dan Babinsa lebih dominan dibandingkan Dinas Koperasi sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Hambatan pengawasan meliputi ketidakjelasan koordinasi dan pembagian kewenangan, keterbatasan pengawas, anggaran dan sumber daya manusia, serta rendahnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan sebagai leading sector, penegasan kewenangan antarinstansi, peningkatan kapasitas pengawas, serta mekanisme pengawasan yang terintegrasi, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan menempatkan Kodim dan Babinsa sebagai unsur pendukung sesuai kewenangannya.