PENGATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI

Pemilu merupakan penata terpenting bagi suatu negara, terelebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus di selengarakan secara demokratis dan Pemilihan umum di Indonesia di atur didalam Pasal 22E UUD 1945 dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Dalam suatu negara yang menganut sistem presidensial seperti negara Indonesia, pimpinan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) di pilih oleh rakyat secara langsung, dalam hal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Pemilihannya di tegaskan dalam Pasal 6A UUD 1945.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, terjadi ketidak adilan bagi partai politik peserta pemilu terhadap haknya untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama mengusung calon Presiden dan Wakil Preiden. akan tetapi karena dengan di undangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Pasal 222 ‘’ Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% jumlah kursi di DPR atau meemperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu DPR sebelumnya’’ (Presidential Threshold).
Kata Kunci: Pemilu- Presiden dan Wakil Presiden- Presidensial Threshold.