PERATURAN DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANGKALAN

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor disini dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah yang selanjutnya Pemerintah Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk memungut Pajak Provinsi melalui setiap daerahnya masing-masing sesuai dengan Provinsi. Tetapi pelaksanan dilapangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwasanya Pajak Kendaraan Bermotor hasil dari pembagian antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus digunakan sebagai prasarana perbaikan jalan yang rusak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peraturan apa saja yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan menganalisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadapa Pendapatan Asli Darah Di Kabupaten Bangkalan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adaupun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa peraturan Pajak Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi pelaksanaan yang belum tercapai dengan maksimal sehingga masih banyak jalan atau prasarana lainya yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor. Dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan banyaknya animo masyarakat Kabupaten Bangkalan terhadap Kendaraan Bermotor.
Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor - kontribusi