REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PERS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 145/PUU-XXIII/2025

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan informasi digital sebagai sumber pemberitaan sehingga meningkatkan potensi penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas perlindungan hukum pers dan pertanggungjawaban pidana terhadap produk jurnalistik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat penyelesaian sengketa pers melalui hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers sebagai primary remedy. Namun, putusan tersebut belum memberikan parameter yang jelas mengenai batas peralihan dari mekanisme penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menuju penerapan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap pertanggungjawaban pidana pers serta merumuskan batas pertanggungjawaban pidana terhadap pemberitaan yang bersumber dari informasi digital yang tidak terverifikasi.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh argumentasi hukum atas isu yang diteliti. Selanjutnya hasil analisis diolah dengan metode deduktif untuk menemukan kesimpulan dari permasalahan konkrit yang dihadapi.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa pers sebelum penggunaan instrumen hukum pidana, tetapi belum memberikan parameter normatif mengenai batas penerapan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merumuskan batas pertanggungjawaban dengan penilaian bertingkat. Sepanjang suatu pemberitaan memenuhi parameter perlindungan hukum pers, penyelesaiannya tetap merujuk pada ketentuan UU Pers. Sebaliknya, apabila parameter tersebut tidak terpenuhi, perlindungan UU Pers dinyatakan berakhir sehingga diberlakukan penilaian menurut rezim hukum pidana.