REKONSEPTUALISASI PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen konstitusional dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang legitimasi hasilnya ditentukan tidak hanya oleh perolehan suara, tetapi juga oleh integritas proses penyelenggaraannya. Penelitian ini mengkaji kedudukan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam sistem hukum pemilihan kepala daerah serta rekonseptualisasi mekanisme penyelesaiannya. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya dualisme penanganan TSM, yaitu sebagai pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan sebagai dalil dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis deskriptif-analitik terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TSM merupakan kualifikasi atau karakter tertentu dari suatu pelanggaran pemilihan, bukan jenis pelanggaran yang berdiri sendiri. Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan TSM memiliki dimensi administratif dan yudisial yang berpotensi menimbulkan fragmentasi penanganan serta benturan akibat hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonseptualisasi melalui monisme penyelesaian pada tingkat adjudikasi dengan menempatkan TSM yang berkaitan dengan keabsahan hasil pemilihan dalam satu rezim Perselisihan Hasil Pemilihan, sementara Bawaslu tetap menjalankan fungsi pengawasan, pemeriksaan, investigasi, dan pengumpulan bukti.