ANALISIS POTENSI DAPAT DIPIDANA DAN DIPERTANGGUNGJAWABKANNYA ANGGOTA PASIF DALAM GRUP MEDIA SOSIAL BERKONTEN ILEGAL

Perkembangan media sosial telah mempermudah pembentukan grup komunikasi digital, namun juga membuka peluang penyebaran konten ilegal seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, dan informasi yang melanggar hukum. Permasalahan muncul ketika seseorang dimasukkan ke dalam grup media sosial tanpa persetujuannya, kemudian menjadi anggota pasif dalam grup yang memuat konten ilegal. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apakah keberadaan anggota pasif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana oleh anggota pasif dalam grup media sosial berkonten ilegal serta mengkaji potensi pertanggungjawaban pidana terhadapnya.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis terhadap permasalahan yang diteliti.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan anggota pasif dalam grup media sosial yang memuat konten ilegal memiliki potensi untuk dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila keberadaannya secara nyata berkontribusi terhadap keberlangsungan tindak pidana di ruang digital dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota pasif tidak semata-mata didasarkan pada status keanggotaannya, melainkan pada adanya sifat melawan hukum materiil yang tercermin melalui pembiaran terhadap berlangsungnya tindak pidana serta terpenuhinya unsur kesalahan sesuai prinsip hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan hukum yang lebih jelas mengenai batas pertanggungjawaban pidana anggota pasif dalam grup media sosial agar tercipta kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang seimbang terhadap masyarakat dan pengguna media sosial.