KEDUDUKAN INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Instruksi Presiden (Inpres) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun sering dijadikan dasar pelaksanaan berbagai kebijakan strategis nasional, Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai dasar kewenangan Presiden dalam menerbitkan Instruksi Presiden serta kedudukan dan kekuatan mengikatnya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar konstitusional kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Instruksi Presiden serta mengkaji kedudukannya ditinjau dari sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif dengan menghubungkan ketentuan hukum positif, doktrin, dan teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam menerbitkan Instruksi Presiden bersumber dari kewenangan atribusi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konsekuensi kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Namun demikian, Instruksi Presiden bukan merupakan peraturan perundang-undangan, melainkan instrumen kebijakan administratif (beleidsregel) yang hanya mengikat secara internal terhadap aparatur pemerintahan sebagai adresatnya. Penggunaan Instruksi Presiden untuk mengatur norma yang berlaku umum berpotensi bertentangan dengan asas legalitas, hierarki peraturan perundang-undangan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Instruksi Presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan sebagai peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai instrumen kebijakan administratif (beleidsregel) yang digunakan Presiden dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan.