PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEGIATAN INVESTASI WISATA BAHARI UNTUK PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DI DESA TANJUNG KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

ABSTRAKrnKegiatan investasi di sektor wisata bahari memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah, namun berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak ekologis serta sosio-ekonomi masyarakat pesisir apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pemantauan dan akuntabilitas hukum yang memadai. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah utama, yakni ketersediaan dan efektivitas instrumen regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam pemantauan akuntabilitas investasi wisata bahari guna melindungi hak masyarakat pesisir di Desa Tanjung, serta bentuk peran aktif masyarakat lokal dalam mengawal implementasi kebijakan investasi dan menjaga keberlanjutan wilayah pesisir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui pendekatan fakta (fact approach), dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara lapangan dan studi kepustakaan, yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan telah memiliki dasar regulasi sektoral seperti aturan RTRW, perizinan berusaha, dan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), namun belum menetapkan Peraturan Daerah khusus yang secara spesifik mengatur akuntabilitas teknis investasi wisata bahari, sehingga memicu legal gap dalam perlindungan hak masyarakat pesisir. Sementara itu, masyarakat Desa Tanjung menjalankan peran aktif melalui pengelolaan wisata berbasis komunitas bersama BUMDes Jumiang dan Pokdarwis, serta melakukan pengawasan sosial partisipatif dan penyampaian aspirasi secara berkala. Kesimpulannya, instrumen regulasi di Kabupaten Pamekasan masih bersifat sektoral sehingga memerlukan pembentukan Perda khusus pariwisata bahari, sedangkan masyarakat lokal telah berhasil mengawal implementasi kebijakan secara mandiri demi mempertahankan keseimbangan lingkungan dan hak ekonomi wilayah pesisir.rnKata Kunci: Akuntabilitas, Investasi Wisata Bahari, Masyarakat Pesisir, Perlindungan Hak.