PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN TATA NIAGA TEMBAKAU MADURA DI KABUPATEN PAMEKASAN

Tembakau Madura merupakan komoditas pertanian yang dibudidayakan secara turun-temurun dan memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat Madura, khususnya Kabupaten Pamekasan. Karakteristik lingkungan dan kondisi agroklimat Madura mendukung dihasilkannya tembakau berkualitas yang menjadi bahan baku industri hasil tembakau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran tata niaga Tembakau Madura oleh perusahaan rokok serta penegakan hukum administrasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran tata niaga Tembakau Madura meliputi masuknya tembakau dari luar Madura, ketidakpatuhan terhadap ketentuan administratif pembelian, serta pengambilan sampel tembakau yang melebihi batas maksimal 1 kilogram per kemasan dan tidak dilakukan melalui penimbangan secara terbuka. Pelanggaran yang paling dominan ditemukan adalah pengambilan sampel melebihi ketentuan dan terjadi secara berulang. Penegakan hukum administrasi dilakukan melalui pengawasan, koordinasi antarinstansi, pembinaan, dan pemberian teguran. Namun, penerapan sanksi masih relatif ringan sehingga efektivitas penegakan hukum belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih konsisten dan penerapan sanksi administratif yang tegas dan proporsional guna mewujudkan tata niaga Tembakau Madura yang adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum bagi petani.