Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Sengketa Perceraian

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berkembangnya ekonomi kreatif melahirkan aset baru berupa hak cipta yang tercipta selama masa perkawinan, sebagaimana tercermin dalam sengketa kekayaan intelektual Nussa Rara antara Annisa Hadiyanti dan Aditya Triantoro. Ketiadaan harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memunculkan kekaburan hukum mengenai kedudukan hak cipta yang lahir selama perkawinan sebagai harta bersama serta mekanisme pembagiannya apabila terjadi perceraian.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deduktif dan ditafsirkan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta yang lahir selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta bersama, namun hanya berlaku terhadap hak ekonominya, sedangkan hak moral tetap melekat personal pada pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup. Pembagian hak ekonomi hak cipta sebagai harta bersama pada dasarnya mengikuti asas pembagian seperdua sebagaimana diatur Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang dapat diwujudkan melalui skema bagi hasil royalti, kompensasi finansial berdasarkan penilaian independen, atau pengalihan saham pada badan hukum pengelola hak cipta. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Hak Cipta guna menjamin kepastian dan keadilan hukum.