URGENSI PANITIA SELEKSI INDEPENDEN DALAM PROSES REKRUTMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

SURYO NINGRAT (2018) URGENSI PANITIA SELEKSI INDEPENDEN DALAM PROSES REKRUTMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI. S1 thesis, Universitas Trunojoyo Madura.
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-ABSTRAK.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-ABSTRAK.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (89kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-COVER.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-COVER.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-chapter 1.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-chapter 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (316kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-chapter 2.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-chapter 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (450kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-chapter 3.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-chapter 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (441kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-CONCLUSION.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-CONCLUSION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (88kB)
[thumbnail of TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-DAFTAR PUSTAKA.pdf] PDF
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (222kB)

Abstract

ABSTRAK
. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan agar proses seleksi hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Namun, pada praktiknya lembaga yang memiliki wewenang untuk mengajukan hakim konstitusi, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Presiden dalam melakukan proses seleksi hakim konstitusi terjadi ketidakseragaman serta inkonsistensi yang mana terkadang dilakukan secara terbuka, namun juga ada yang tertutup bahkan ada yang berupa penunjukan langsung tanpa adanya proses seleksi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa politik hukum pengaturan pengangakatan hakim konstitusi diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Presiden yaitu merupakan perwujudan tiga cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, Konfigurasi sumber rekrutmen hakim konstitusi dari tiga cabang kekuasaan negara tersebut mencerminkan keseimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara tersebut di dalam tubuh MK sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memperkuat sistem checks and balances antar cabang kekuasaan negara. Selanjutnya hasil penelitian ini juga menunjukkan, bahwa Keterlibatan Pansel Independen dalam perekrutan hakim konstitusi sangat penting, sebab dengan adanya keterlibatan Pansel Independen dalam seleksi hakim konstitusi maka prinsip transparan dan partisipatif akan tercapai. Selain itu, dengan melibatkan Pansel Independen dalam proses perekrutan hakim konstitusi juga mempengaruhi terhadap independensi dan kemandirian lembaga MK, sebab perekrutan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif akan menghasilkan hakim konstitusi yang profesional, berintegritas, serta memiliki rekam jejak yang baik.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi – Panitia Seleksi Independen – Kemandirian

Item Type Thesis (Skripsi)
Thesis Type S1
Creators
Creators
NIM
SURYO NINGRAT
Department Ilmu Hukum
Uncontrolled Keywords Mahkamah Konstitusi – Panitia Seleksi Independen – Kemandirian
Divisions Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum
Additional Information elib mass import
Depositing User Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id
Date Deposited 19 Oct 2026 10:27
Last Modified 24 Oct 2026 17:29
URI https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/37340

Actions (login required)

View Item
View Item