TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-ABSTRAK.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (89kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-COVER.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-chapter 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (316kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-chapter 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (450kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-chapter 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (441kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-CONCLUSION.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (88kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14287-DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (222kB)
Abstract
ABSTRAK
. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan agar proses seleksi hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Namun, pada praktiknya lembaga yang memiliki wewenang untuk mengajukan hakim konstitusi, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Presiden dalam melakukan proses seleksi hakim konstitusi terjadi ketidakseragaman serta inkonsistensi yang mana terkadang dilakukan secara terbuka, namun juga ada yang tertutup bahkan ada yang berupa penunjukan langsung tanpa adanya proses seleksi.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa politik hukum pengaturan pengangakatan hakim konstitusi diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Presiden yaitu merupakan perwujudan tiga cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, Konfigurasi sumber rekrutmen hakim konstitusi dari tiga cabang kekuasaan negara tersebut mencerminkan keseimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara tersebut di dalam tubuh MK sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memperkuat sistem checks and balances antar cabang kekuasaan negara. Selanjutnya hasil penelitian ini juga menunjukkan, bahwa Keterlibatan Pansel Independen dalam perekrutan hakim konstitusi sangat penting, sebab dengan adanya keterlibatan Pansel Independen dalam seleksi hakim konstitusi maka prinsip transparan dan partisipatif akan tercapai. Selain itu, dengan melibatkan Pansel Independen dalam proses perekrutan hakim konstitusi juga mempengaruhi terhadap independensi dan kemandirian lembaga MK, sebab perekrutan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif akan menghasilkan hakim konstitusi yang profesional, berintegritas, serta memiliki rekam jejak yang baik.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi – Panitia Seleksi Independen – Kemandirian
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM SURYO NINGRAT |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Mahkamah Konstitusi – Panitia Seleksi Independen – Kemandirian |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 19 Oct 2026 10:27 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:29 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/37340 |
