TRUNOJOYO-Tugas Akhir-41966-Abstract.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (134kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-41966-Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (12MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-41966-Chapter1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (280kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-41966-Chapter2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (261kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-41966-Chapter3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (320kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-41966-Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (77kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-41966-References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (239kB)
Abstract
Error in juris merupakan kondisi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan perkiraan hal tersebut tidak melanggar undang-undang. Meskipun KUHP Nasional telah menganut ajaran dualisme yang memisahkan tindak pidana danrnpertanggungjawaban pidana, pengaturan mengenai error in juris sebagai bagian dari penilaian terhadap kesalahan pelaku belum diatur secara eksplisit. Kondisi tersebut menyebabkan belum adanya dasar normatif mengenai kedudukan, kriteria, dan akibat hukum error in juris, sehingga penerapannya masih bergantung pada penafsiran hakim dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkanrnkondisi tersebut, penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan error in juris dalam KUHP Nasional serta aspek normatif dalam Strafgesetzbuch yang dapat diadopsi ke dalam KUHP Nasional.rnPenelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis bahan hukumrnmenggunakan metode analisis deskriptif kemudian disimpulkan dengan metode deduktif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, terdapat urgensi pengaturan error in juris dalam KUHP Nasional berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai legitimasi untuk memberikan kepastian mengenai kedudukan, kriteria, dan akibat hukumnya dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Kedua, analisis perbandingan dengan hukum pidana Jerman menunjukkan bahwa Pasal 17rnStrafgesetzbuch dan Pasal 49 ayat (1) Strafgesetzbuch dapat menjadi acuan dalam pengaturan error in juris. Pasal 17 relevan diintegrasikan ke dalam bab pertanggungjawaban pidana sebagai dasar pengaturan kedudukan, kriteria, danrnakibat hukum error in juris, sedangkan Pasal 49 ayat (1) dapat diintegrasikan ke dalam ketentuan mengenai pemidanaan sebagai mekanisme pengurangan pidana terhadap error in juris yang dapat dihindari.
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM RISKI |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Error in Juris; Pertanggungjawaban Pidana; KUHP Nasional; Strafgesetzbuch. |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 19 Oct 2026 10:24 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:29 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/37332 |
