PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF AKIBAT KEALPAAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan pembatalan Akta IkrarrnWakaf akibat kealpaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang menyatakan telahrnlupa terhadap prosedur pembuatan akta, sebagaimana yang terjadi dalam PutusanrnPengadilan Tinggi Agama Banding Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. Penelitian inirnbertujuan untuk menganalisis apakah Akta Ikrar Wakaf dapat dibatalkan akibatrnkealpaan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang lupa terhadap prosedurrnpembuatan akta, serta mengkaji perlindungan hukum terhadap pihak yangrndirugikan akibat pembatalan Akta Ikrar Wakaf tersebut. Metode penelitian yangrndigunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama,rnAkta Ikrar Wakaf tidak dapat dibatalkan akibat kealpaan PPAIW yang luparnterhadap prosedur pembuatan akta, karena pembatalan AIW memerlukan alat buktirnyang kuat dan pemeriksaan yang lebih seksama. Oleh karena itu Majelis hakimrntidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar dalam membatalkan AIW denganrnasumsi yang mendasarkan pada dalil Pembanding mengenai ketidakhadiran wakif.rnKemudian perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan mencakup perlindunganrnHukum Islam yaitu maqashid al-syariah yaitu hifz al-mal bahwa AIW padarndasarnya tidak dapat dibatalkan, perlindungan preventif tercermin melalui Pasalrn218 KHI dan Pasal 17 UU No. 41/2004, perlindungan represif berupa upayarnmediasi pasca putusan berupa pengajuan permohonan kasasi dan peninjauanrnkembali, kompensasi bangunan atau perubahan status menjadi Hak Guna Bangunanrnatau sewa-menyewa.