KEDUDUKAN ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tidak ada Pengaturan secara jelas terkait Kedudukan Organisasi Penyelenggara Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Daerah, Hal ini perlu perubahan, oleh karena nya, Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan bagaimana kedudukan Organisasi Penyelenggara dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah dan Bagaimana Pertanggungjawaban kinerja Organisasi Penyelenggara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah Normatif, dan Pendekatan yang dilakukan ialah berupa Pendekatan Perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi latar belakang dan Rumusan Permasalahan dalam Penulisan skripsi ini.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, kedudukan Organisasi Penyelenggara dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah ialah ada, baik kedudukan Organisasi Penyelenggara dengan Perangkat Daerah ialah ada keterkaitan antar keduanya, dapat dikatakan bahwa Organisasi Penyelenggara bagian kecil dari Perangkat Daerah, adapun kedudukan Organisasi Penyelenggara dengan jenis-jenis Perangkat Daerah yang berbentuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan termasuk UPTD ialah tidak ada sama sekali, adapun kedudukan Organisasi Penyelenggara dengan Inspektorat dan Kecamatan ialah ada keterkaitan dan kesamaan fungsi, tetapi yang lebih mendekati dengan kedudukan Organisasi Penyelenggara ialah Kecamatan. Mengenai Kepala Daerah serta DPRD tidak termasuk daripada Organisasi Penyelenggara. Terkait Pertanggungjawaban Kinerja Organisasi Penyelenggara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ialah tidak ada, karena belum ada aturan hukum yang mengaturnya.