ANALISIS YURIDIS TERHADAP MALADMINISTRASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR PRESTASI OLEH TENAGA PENDIDIK (Studi Kasus Putusan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 02/RM.03.01/II/2025)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Prestasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik di bidang pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan non-diskriminasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan praktik maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, serta penggunaan sertifikat prestasi yang tidak sah, sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam proses seleksi peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan PPDB Jalur Prestasi yang berpotensi menimbulkan maladministrasi oleh tenaga pendidik serta menganalisis Putusan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 02/RM.03.01/II/2025 mengenai maladministrasi dalam penyelenggaraan PPDB Jalur Prestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PPDB Jalur Prestasi masih memiliki kelemahan pada aspek verifikasi dan pengawasan terhadap keabsahan dokumen prestasi sehingga membuka peluang terjadinya maladministrasi. Putusan 02/RM.03.01/II/2025 Ombudsman Republik Indonesia Nomor: membuktikan adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan PPDB Jalur Prestasi berupa penyimpangan prosedur dan lemahnya pengawasan yang bertentangan dengan prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta larangan penyalahgunaan wewenang dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.