PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SECARA TIDAK MERATA DALAM PUTUSAN NOMOR 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn LAMPUNG TIMUR

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn yang membagi harta bersama secara tidak merata dengan menggunakan qiyas syirkah abdan mufawwadhah. Permasalahan penelitian berfokus pada ketepatan penggunaan qiyas tersebut menurut Hukum Islam serta kesesuaian pembagian harta bersama berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang diterapkan melalui studirnkasus (case study) terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Sdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan qiyas syirkah abdan mufawwadhah sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim belum tepat menurut Hukum Islam. Syirkah abdan mufawwadhah merupakan bentukrnsyirkah al-uqud yang mensyaratkan adanya akad kerja sama serta kesetaraan para pihak, sedangkan hubungan hukum suami istri lahir dari akad nikah yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri, termasuk kewajiban suami memberikan nafkah. Oleh karena itu, konsep syirkah al-amlak lebih tepat digunakan untuk menjelaskanrnlahirnya kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembagian harta bersama secara tidak merata tidak sejalan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penggunaan Quran Surah An-Nisaa’ ayat 32 sebagai dasar pembagian harta bersama tidak tepat karena ayat tersebut mengatur kepemilikan harta, bukan pembagian harta bersama setelah perceraian. Dengan demikian, pembagian harta bersama tetap mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu masingmasing pihak berhak atas ½ (seperdua) bagian sepanjang tidak terdapat perjanjian perkawinan yang menentukan lain.