PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA BAHARI DESA BRINGSANG KECAMATAN GILI GENTING KABUPATEN SUMENEP

Pantai Sembilan di Desa Bringsang, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang dalam pengelolaannya menghadapi sengketa antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak investor. Sengketa tersebut dipicu oleh ketidakjelasan pengelolaan investasi, belum terpenuhinya aspek legalitas perizinan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta ketidaksesuaian implementasi investasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menimbulkan sengketa horizontal dan vertikal yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan pengelolaan investasi pariwisata bahari.rnrnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk sengketa yang terjadi serta pola penyelesaian sengketa dalam implementasi investasi pariwisata bahari di Desa Bringsang.rnPenelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan fakta. Data diperoleh melalui wawancara dan Forum Group Discussion (FGD) sebagai data primer, serta studi kepustakaan sebagai data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara non-random sampling dengan memilih informan yang relevan. Data dianalisis secara sistematis untuk mengkaji keterkaitan antara fakta empiris dan norma hukum dalam praktik investasi pariwisata bahari.rnrnHasil penelitian menunjukkan adanya sengketa vertikal antara masyarakat dengan pemerintah desa, serta sengketa horizontal antar masyarakat akibat perbedaan kepentingan dalam pengelolaan investasi pariwisata bahari. Adapun penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur non-litigasi berupa mediasi, meskipun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan data, kurangnya keterbukaan informasi, dan belum tercapainya kesepahaman antar pihak.