PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER (STUDI KASUS: WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERADA DI SUDAN)

Konflik bersenjata internal di Sudan antara militer nasional dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) berdampak luas bagi keamanan penduduk sipil, termasuk 1.209 Warga Negara Indonesia (WNI) yang mayoritas merupakan pelajar. Ditinjau dari perspektif Hukum Humaniter Internasional, warga negara asing (WNA) yang tidak terlibat dalam permusuhan memiliki kedudukan sebagai non-kombatan(penduduk sipil) yang hak-hak dasarnya dilindungi secara mutlak melalui distinction principle (prinsip pembedaan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum oleh Negara Sudan jika terjadi pelanggaran hak-hak WNA selama konflik, serta menguji kesesuaian implementasinya berdasarkan instrumen internasional, seperti Konvensi Jenewa IV 1949, Protokol Tambahan 1977, serta Konvensi Wina 1961 dan 1963.rnrnPenelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder,yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.rnrnHasil penelitian menunjukkan bahwa Sudan selaku negara penerima dan pihak dalam konflik bertanggung jawab secara internasional (international responsibility dan delictual liability) untuk menjamin perlakuan manusiawi,pemenuhan kebutuhan logistik, serta keamanan evakuasi WNA di wilayah yurisdiksinya sesuai Pasal 1 Konvensi Jenewa IV 1949 dan Pasal 9 Konvensi Montevideo 1933. Namun,dalam implementasinya,rnpertanggungjawaban Negara Sudan dinilai lemah akibat minimnya perlindungan keamanan yang stabil. Kondisi ini menuntut peran aktif negara pengirim (Indonesia) dalam mengoptimalkan perlindungan diplomatik dan kekonsuleran (mandatory consular notification) berdasarkan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 serta jaminan hukum domestik seperti UU No. 37 Tahun 1999 dan Permenlu No. 5 Tahun 2018 untuk mengevakuasi warganya secara mandiri dari zona konflik.