ANALISIS PERMEN PUPR NO.16/PRT/M/2017 TENTANG TRANSAKSI TOL NONTUNAI DI JALAN TOL DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Perkembangan teknologi yang terjadi seperti sekarang ini tidak hanya berdampak pada sektor perniagaan saja, tetapi berdampak juga pada sektor transportasi. Perkembangan pada bidang transportasi ini sangat mempermudah bagi setiap kalangan masyarakat untuk membantu mereka dalam berbagai hal, seperti bepergian. Selain bisa mempermudah masyarakat, perkembangan pada sektor transportasi ini juga banyak menimbulkan masalah yang harus segera diatasi dan dicari penyelesaiannya, salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan sering terjadi di daerah perkotaan, seperti kota Jakarta. Masalah kemacetan sering terjadi di ruas jalan utama, selain itu kemacetan juga terjadi di ruas jalan tol. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan PERMEN PUPR No.16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol yang bertujuan mengurangi kemacetan yang terjadi di jalan tol. Peraturan tersebut sangat bermanfaat bagi pengguna jalan tol dalam mengurangi kemacetan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yakni menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan mengenai pemberlakuan transaksi nontunai di jalan tol sesuai dengan PERMEN PUPR No.16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol belum sesuai sepenuhnya dengan yang terjadi di lapangan tetapi telah sesuai dengan hukum Islam dalam perspektif mas{lah{ah mursalah, yaitu dalam tingkatan h{a>jiyyat. Karena upaya pemerintah dalam mengurangi kemacetan yang terjadi di gerbang tol untuk menghindari dampak negatif atau mad{arat (kesulitan) yang terjadi bagi para pengguna jalan tol. Di samping itu juga, ada tingkatan tah{si>niyyat dalam transaksi nontunai harus ditujang dengan infrastruktur yang memadai, dan juga jalan tol harus memberlakukan sistem nontunai di seluruh gerbang tol yang ada agar bisa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan bisa memberikan manfaat bagi para pengguna jalan tol. Artinya dengan adanya peraturan nontunai tersebut mempunyai nilai mas{lah{ah mursalah bagi para pengguna jalan tol, yaitu mendatangkan manfaat dan maslahat bagi para pengguna jalan tol.

Kata kunci: kemacetan, jalan tol, transaksi nontunai, mas{lah{ah mursalah,