KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA BERDASARKAN PASAL 33 AYAT (3) UUD NRI 1945 DALAM PERSPEKTIF SILA KELIMA PANCASILA

Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan instrumen konstitusional yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi sumber daya alam guna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun demikian, implementasinya masih menimbulkan berbagai persoalan akibat adanya perbedaan penafsiran serta inkonsistensi kebijakan hukum yang berpotensi menggeser orientasi konstitusional Hak Menguasai Negara dari tujuan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Hak Menguasai Negara dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia serta mengkaji kesesuaian kebijakan hukum mengenai Hak Menguasai Negara dengan nilai Keadilan Sosial sebagaimana terkandung dalam Sila Kelima Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-preskriptif melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin para ahli, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif konsep Hak Menguasai Negara telah sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan nilai keadilan sosial dalam Sila Kelima Pancasila, sebagaimana ditegaskan melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan negara sebagai pemegang amanah rakyat (public trustee), bukan sebagai pemilik sumber daya alam. Akan tetapi, implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial karena masih dijumpai ketimpangan distribusi manfaat, konflik sosial, kerusakan lingkungan, serta orientasi kebijakan yang lebih menitikberatkan pada kepentingan ekonomi dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan, perlindungan lingkungan, dan konsistensi kebijakan hukum agar pelaksanaan Hak Menguasai Negara benar-benar mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia