PENGATURAN PENEMPATAN PENUGASAN ANGGOTA KEPOLISIAN DILUAR STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN DALAM PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2025 BERDASARKAN PRINSIP MERITOKRASI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur tentang penempatan anggota Polri aktif pada Kementerian, Badan, Lembaga, dan Komisi. Landasan operasional dalam peraturan ini memicu perdebatan mengenai kepastian hukum dan profesionalisme birokrasi dalam ekosistem aparatur negara. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaturan terkait pengisian jabatan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 sesuai dengan prinsip meritokrasi dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana pengaturan ideal penempatan penugasan Polri di luar instansi kepolisian agar sesuai dengan prinsip meritokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis menggunakan metode deskriptif guna memberikan gambaran normatif yang komprehensif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Peraturan kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip meritokrasi karena prosedurnya bersifat top-down yang bertumpu penuh pada diskresi Kapolri tanpa standar kualifikasi, kompetensi fungsional, serta mekanisme seleksi terbuka yang kompetitif. Kondisi ini mengabaikan indikator penilaian kinerja yang objektif dan meningkatkan risiko spoils system modern. Pengaturan ideal yang dirumuskan memerlukan rekonstruksi normatif guna membatasi diskresi melalui sistem merit terstandar berbasis kompetensi fungsional yang ketat (strict nexus). Selain itu, diperlukan penguatan pengawasan terintegrasi (integrated oversight system) yang melibatkan Itwasum dan Kompolnas, serta kepastian pertanggungjawaban yuridis guna menjamin akuntabilitas publik dan perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara