KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM MEKANISME PEMILIHAN CALON HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berkaitan dengan pengisian jabatan pada lembaga yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengajukan hakim Mahkamah Konstitusi. Namun, pengaturan mengenai mekanisme pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR Republik Indonesia masih menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan.rnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mekanisme pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR Republik Indonesia serta menganalisis mekanisme penyelesaian terhadap pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan sesuai prinsip transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara preskriptif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya mengatur kewajiban pelaksanaan prinsip transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel tanpa mengatur secara rinci tata cara pelaksanaannya. Selain itu, belum terdapat mekanisme koreksi hukum yang diatur secara tegas apabila prinsip-prinsip tersebut dilanggar dalam proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR Republik Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaklengkapan pengaturan hukum yang berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum dan keabsahan prosedural dalam proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi.