PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PEJABAT DAERAH DARI KEJAHATAN SIBER DI KABUPATEN PAMEKASAN

Perkembangan teknologi dan informasi mendorong pengelolaan data di pemerintah daerah semakin banyak dilakukan secara digital. Hal ini juga membuat data pribadi pejabat daerah menjadi lebih rentan terhadap ancaman kejahatan siber, seperti peretasan, pencurian data, dan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu perlindungan data pribadi pejabat daerahh diperlukan guna mencegah terjadinya kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan data pribadi pejabat daerah di Kabupaten Pamekasan diterapkan, serta mengapa perlu ada penguatan kebijakan atau aturan teknis secara khusus. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, wawancara dan observasi dilakukan pada tiga instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan, kedua BKPSDM Kabupaten Pamekasan, dan ketiga Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi pejabat daerah di Kabupaten Pamekasan sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, misalnya melalui pembatasan akses data dan pengamanan sistem elektronik. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal karena belum ada aturan teknis khusus, standar operasional yang seragam, dan koordinasi yang terintegrasi antar perangkat daerah. Karena itu, diperlukan penguatan kebijakan atau regulasi teknis di tingkat daerah agar perlindungan data pribadi lebih jelas, aman, dan mampu mencegah kejahatan siber.