EKSISTENSI DAN IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS UNGGUL GARUDA

Penelitian ini bertuuan untuk menganalisis Eksistensi dan Implementasi kebijakan publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, SMA Unggul Garuda dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, Permasalahan yang dikaji meliputi kesesuaian Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional serta implementasinya dalam penyelenggaraan pendidikan menengah atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan statute approch) dan pendekattan konseptual (conceptual approch) bahan hukum yang di gunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025, serta sekunder berupa buku, jurnal, dan litratur yang relevan. Hasill penelitian menunjukan bahwa secara yuridis Peraturan Presiden Nommor 116 Tahun 2025 memiliki kedudukan yang sah dalam herarki peraturan perundang undangan dan tidan bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Keberadaan SMA Unggul Garuda merupakan bentuk Implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan unggulan yang berfokus pada pengembangan sains dan teknologi, kepemimpinan, dan daya saing global, namun demikian terdapat tantangan yang perlu di perhatiakan seperti, potensi kesenjangan pendidikan, ketimpangan antara sekolah unggulan dan reguler, oleh karna itu pelaksanaan kebijakan ini sesuai prinsip keadilan, pemerataan dalam sistem pendidikan nasional. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 sejalan dengan tujuan Sistem Pendidikan Nasional dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia, namun implementasinya menghadapi persoalan kewenangan kelembagaan yang memerlukan penguatan koordinasi untuk menjamin kepastian hukum, pemerataan, dan keadilan pendidikan.