PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PAMEKASAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Dalam penyelenggaraannya di Kabupaten Pamekasan, terjadi peristiwa keracunan pangan massal yang menimpa peserta didik di SDN Toronan 1, SDN 1 Pasanggar, dan TK Al-Falah 1 Kecamatan Tlanakan akibat cemaran bakteri Bacillus Cereus pada makanan yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peristiwa ini menimbulkan persoalan hukum mengenai peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menjamin keamanan pangan serta perlindungan hukum bagi korban.rnPenelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada tujuh narasumber yang meliputi pejabat Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kodim 0826/Pamekasan, serta kepala sekolah dan guru dari satuan pendidikan yang terdampak. Analisis menggunakan teori peran, teori kewenangan, teori pengawasan, teori tanggung jawab jabatan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).rnHasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam Program MBGbersifat mendukung (supporting role) — dalam batas kewenangan di bidang kesehatan, pendidikan, dan koordinasi lintas sektoral melalui Satuan Tugas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/356/432.013/2025. Mekanisme pengawasan belum optimal karena bersifat reaktif tanpa pembinaan keamanan pangan sejak awal. Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah bersifat parsial, terbatas pada penanganan medis dan investigasi tanpa mekanisme ganti rugi bagi korban sebagaimana diamanatkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.