TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MEKANISME CICILAN ON THE SPOT FITUR PAYLATER APLIKASI DANA (STUDI MAHASISWA UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA)

Perkembangan teknologi finansial (financial technology) telah mendorong munculnya berbagai layanan pembiayaan digital, salah satunya melalui fitur DANA Cicil yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi secara kredit. Di balik kemudahan tersebut, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan berupa kurangnya transparansi informasi mengenai mekanisme aktivasi layanan, pemotongan saldo otomatis, serta adanya tambahan biaya yang menimbulkan keraguan dari perspektif Hukum Bisnis Syariah dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme DANA Cicil berdasarkan Hukum Bisnis Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.rn Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pengguna fitur DANA Cicil dari kalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme DANA Cicil belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Bisnis Syariah karena masih terdapat unsur gharar berupa kurangnya transparansi informasi mengenai aktivasi layanan dan mekanisme pembayaran, serta adanya tambahan biaya yang berpotensi mengandung unsur riba. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaksanaan DANA Cicil belum sepenuhnya memenuhi hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4, serta kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7, sehingga sebagian pengguna merasa dirugikan akibat pemotongan saldo otomatis tanpa pemahaman yang memadai. Penelitian ini menyarankan agar penyedia layanan DANA meningkatkan transparansi informasi, memberikan pemberitahuan yang jelas sebelum aktivasi maupun pemotongan saldo, serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.