ANALISIS FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BAN MOBIL BEKAS DENGAN POTENSI CACAT TERSEMBUNYI (STUDI KASUS TOKO GUNA JAYA BAN SURABAYA)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli ban mobil bekas yang berpotensi mengandung cacat tersembunyi sehingga dapat merugikan konsumen. Ban bekas masih banyak diminati masyarakat karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan ban baru. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan kondisi ban yang memiliki kerusakan tertentu yang tidak diketahui konsumen pada saat transaksi berlangsung. Kondisi tersebut berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam Fikih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli ban mobil bekas di Toko Guna Jaya Ban Surabaya dan meninjau praktik tersebut berdasarkan perspektif Fikih muamalah dan UUPK.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pemilik toko, karyawan, dan konsumen, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ban mobil bekas di Toko Guna Jaya Ban Surabaya dilakukan melalui proses seleksi dan pemeriksaan fisik ban sebelum dijual kepada konsumen. Namun, informasi yang diberikan masih berfokus pada kondisi fisik yang tampak sehingga kemungkinan adanya cacat tersembunyi belum sepenuhnya diketahui oleh konsumen. Dalam perspektif fikih muamalah praktik tersebut berpotensi mengandung unsur gharar dan tadli>s apabila kondisi sebenarnya tidak dijelaskan secara lengkap kepada pembeli. Sementara itu, berdasarkan UUPK, pemenuhan hak konsumen atas informasi yang jelas dan jujur belum terlaksana secara optimal. Meskipun demikian, pelaku usaha memberikan tanggung jawab berupa penggantian ban atau pengembalian uang apabila ditemukan cacat tertentu setelah transaksi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi informasi guna mewujudkan perlindungan konsumen dan transaksi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan.