ANALISIS MAQASID AL-SHARI’AH TERHADAP PEMENUHAN AKSESIBILITAS HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 2016

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan hak aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas sebagai perwujudan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyandang Disabilitas. Meskipun Pengadilan Agama Bangkalan telah menyediakan berbagai fasilitas aksesibilitas, implementasinya masih memerlukan evaluasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan aksesibilitas hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Bangkalan serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Bangkalan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyandang Disabilitas dan konsep maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, dan ḥifẓ al-'irḍ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bangkalan telah mengimplementasikan pemenuhan aksesibilitas hukum melalui penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik, seperti jalur landai (ramp), kursi roda, toilet ramah disabilitas, PTSP, POSBAKUM, dan layanan e-Court. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pada penyediaan akomodasi yang layak, akses informasi, dan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan yang inklusif. Ditinjau dari perspektif maqāṣid alrnsyarī‘ah, implementasi tersebut telah mencerminkan upaya perlindungan terhadap jiwa, akal, dan martabat penyandang disabilitas, meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan agar kemaslahatan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas dapat terwujud secara optimal.