Analisis Kesesuaian Akad Murābaḥah bi al- Wakālah pada Pembiayaan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Pembiayaan murābaḥah bi al-wakālah akhir ini sering dijadikan alternatif dalam pembiayaan karena prosesnya yang cepat dan mudah. Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 menjadi landasan dalam pembiayaan tersebut. Namun, sering kali terdapat potensi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan proses transaksinya. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad murābaḥah bi al-wakālah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan serta penyesuaian dengan fatwa DSN-MUI untuk menemukan jawaban atas keraguan dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-analitis dengan pendekatan penelitian yaitu normatif-empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari wawancara secara langsung kepada narasumber yang berkaitan. Sumber data sekunder berupa jurnal dan buku yang berkaitan, terutama pada fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara dan dokumentasi, dianalisis menggunakan display data (penyajian data) untuk mendapatkan penarikan kesimpulan dari pembahasan terkait pembiayaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan pembiayaan yang menggunakan akad murābaḥah bi al-wakālah yang ada di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sudah baik yaitu mengajak masyarakat untuk melakukan transaksi berlandaskan prinsip syariah. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Berdasarkan fatwa tersebut, pelaksanaan akad harus menggunakan akad wakalah terlebih dahulu, akad murabahah dapat dilaksanakan apabila barang secara prinsip sudah menjadi milik bank. Pelaksanaan pembiayaan murābaḥah bi al-wakālah pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menimbulkan adanya ketidakpastian (gharar) disebabkan karena akad murabahah dilakukan bersamaan dengan akad wakalah, yaitu dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan terkait ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad tersebut, agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.