Distribusi Hibah Pupuk Gratis Bagi Petani: Tinjauan Fikih Muamalah tentang Keadilan, Syarat, dan Akibat Hukumnya (Studi di Desa Woro Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro)

Distribusi hibah pupuk gratis merupakan salah satu bentuk bantuan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta meringankan beban biaya produksi petani. Dalam pelaksanaannya, distribusi hibah harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan agar tujuan pemberian hibah dapat tercapai. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Desa Woro Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pembagian pupuk gratis sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan distribusi hibah pupuk gratis di Desa Woro serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fikih muamalah, khususnya mengenai rukun dan syarat hibah, ketentuan hibah dalam hukum positif, keadilan dalam Islam, dan akibat hukumnya.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Woro,ketua kelompok tani, penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan petani penerima hibah pupuk gratis di Desa Woro, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme distribusi hibah pupuk gratis telah dilaksanakan melalui tahapan pendataan, verifikasi, penetapan penerima, dan penyaluran pupuk sesuai ketentuan yang berlaku. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, pelaksanaan hibah telah memenuhi rukun dan syarat hibah sehingga sah dan menimbulkan akibat hukum berupa berpindahnya hak kepemilikan pupuk kepada penerima hibah. Akan tetapi, implementasi prinsip keadilan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip amanah (al-amānah), kesetaraan (al-musāwāh), dan kejujuran (al-ṣidq), terutama adanya petani yang memiliki luas lahan sama tetapi menerima jumlah pupuk yang berbeda. Sementara itu, prinsip kemurnian (al-ikhlāṣ) telah terlaksana dengan baik karena tujuan program berorientasi pada kemaslahatan, yaitu membantu meringankan biaya produksi petani, meningkatkan hasil panen, dan mendukung ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, akurasi pendataan, dan evaluasi mekanisme distribusi agar pelaksanaan hibah pupuk gratis dapat lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.