PRAKTIK PEMANFAATAN LAHAN TIDUR PERHUTANI OLEH PESANGGEM DI DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Pemanfaatan lahan tidur Perhutani merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui skema Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP). Masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) memperoleh hak untuk memanfaatkan lahan di bawah tegakan pohon tanpa memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum hak yang dimiliki pesanggem dalam perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemanfaatan lahan tidur Perhutani oleh pesanggem di Desa Bajang, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, serta menganalisis praktik tersebut berdasarkan konsep ḥaq al-intifā' dalam fiqih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris yang didukung analisis normatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak Perhutani, pengurus LMDH Sendang Sooko, dan pesanggem. Data sekunder diperoleh dari literatur fiqih muamalah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan lahan tidur Perhutani dilaksanakan melalui mekanisme Kemitraan Kehutanan Perhutani berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perhutani dan LMDH. Pesanggem memperoleh hak untuk memanfaatkan lahan dengan menanam tanaman semusim di bawah tegakan pohon serta berkewajiban menjaga tanaman pokok, memelihara kelestarian kawasan hutan, dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan analisis fiqih muamalah, hak yang dimiliki pesanggem tidak termasuk al-milk alrntāmm (kepemilikan sempurna), melainkan termasuk Al-Milk Al-Nāqiṣ dalam bentuk ḥaq al-intifā', yaitu hak untuk mengambil manfaat dari suatu harta tanpa memiliki kepemilikan atas benda tersebut. Hak tersebut lahir melalui izin yang diberikan Perhutani, bersifat terbatas sesuai perjanjian, tidak dapat dialihkan sebagai hak milik, serta berakhir apabila masa kemitraan selesai atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, praktik pemanfaatan lahan tidur Perhutani oleh pesanggem di Desa Bajang telah sesuai dengan konsep ḥaq al-intifā' dalam fiqih muamalah karena memberikan hak pemanfaatan tanpa memindahkan hak kepemilikan serta tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan pengelolaan hutan.