ANALISIS DUGAAN PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN LAPTOP CHROMEBOOK OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (KEMENDIKBUDRISTEK)

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dasarnya diselenggarakanrnberdasarkan prinsip persaingan sehat, transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas.rnNamun, dalam praktiknya masih ditemukan dugaan penyimpangan yang berpotensirnmenimbulkan persaingan usaha tidak sehat, salah satunya pada pengadaan LaptoprnChromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.rnPengadaan tersebut dilakukan melalui mekanisme e-purchasing, tetapi didugarnterdapat pengondisian spesifikasi teknis, pembocoran spesifikasi kepada penyediarntertentu, serta pembatasan kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk bersaing.rnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah praktik pengadaan LaptoprnChromebook berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat berdasarkanrnPasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta menganalisis karakteristikrnpersekongkolan yang terdapat dalam pengadaan tersebut.rnJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif denganrnmenggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatanrnkasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primerrnberupa peraturan perundang-undangan dan putusan, bahan hukum sekunder beruparnbuku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secararnkualitatif menggunakan metode deduktif dengan penafsiran ekstensif terhadaprnketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengadaan LaptoprnChromebook oleh Kemendikbudristek memiliki karakteristik yang berpotensirnmemenuhi unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Potensirntersebut tercermin dari adanya pengondisian spesifikasi teknis yang mengarah padarnpenggunaan Chrome OS, keterlibatan pihak tertentu dalam penyusunan kajianrnteknis, dugaan pembocoran spesifikasi kepada penyedia tertentu sebelum prosesrnpengadaan, pembatasan kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk berpartisipasi,rnserta tidak optimalnya penerapan prinsip persaingan dalam mekanisme epurchasing.rnKarakteristik tersebut menunjukkan adanya indikasi persekongkolanrnvertikal antara penyelenggara pengadaan dengan pihak tertentu yang berpotensirnmengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, meskipun dilakukanrnmelalui mekanisme e-purchasing, pengadaan barang dan jasa pemerintah tetaprnharus menjunjung tinggi prinsip persaingan sehat, keterbukaan, dan perlakuan yangrnsetara bagi seluruh pelaku usaha guna mencegah terjadinya praktik persekongkolan.