Penyelesaian Sengketa Antara Pemegang Polis Dengan Pihak Asuransi Terkait Pembatalan Polis Asuransi (Studi Komparatif Indonesia Dan Filipina)

Pembatalan polis asuransi merupakan salah satu bentuk sengketa yang sering terjadi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Permasalahan semakin kompleks setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang inkonstitusional bersyarat, sehingga pembatalan polis tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan polis asuransi di Indonesia dan Filipina serta menilai ketepatan pengaturan Filipina dalam menyelesaikan sengketa pembatalan polis dibandingkan Indonesia.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan.rnPersamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa antara pemegang polis dengan pihak asuransi terkait pembatalan polis asuransi di dalam sistem hukum asuransi Indonesia dan sistem hukum asuransi di Filipina, memiliki karakteristik yang berbeda. Di Indonesia, penyelesaian sengketa dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK), arbitrase, dan pengadilan, sedangkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 pembatalan polis yang bersifat sengketa harus diselesaikan melalui kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan. Sementara itu, Filipina memiliki Insurance Commission yang berfungsi sebagai regulator sekaligus lembaga kuasi-yudisial yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pembatalan polis secara administratif dengan proses yang lebih cepat dan efisien. Model penyelesaian sengketa pembatalan polis asuransi yang tepat, sistem perundang-undangan antara Indonesia dan sistem perundang-undangan filipina, berdasarkan pengaturan dalam Republic Act No. 10607, sistem hukum Filipina memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Pengaturan Filipina dinilai lebih tepat karena memiliki dasar hukum yang lebih komprehensif, prosedur pembatalan yang jelas, serta didukung oleh lembaga penyelesaian sengketa yang memiliki kewenangan mengikat. Oleh karena itu, model penyelesaian sengketa asuransi di Filipina dapat dijadikan rujukan dalam reformasi hukum asuransi Indonesia guna meningkatkan kepastian hukum, efektivitas penyelesaian sengketa, dan perlindungan terhadap pemegang polis.rnrnKata Kunci: Pembatalan Polis, Sengketa Asuransi, Insurance Commission, Studi Komparatif.