AKIBAT HUKUM PENETAPAN STATUS TERORIS BAGI KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ACARA PIDANA

ABSTRAKrnTerorisme adalah suatu konsep yang mempunyai suatu koordinasi begitu sensitif, karena terorisme bisa menyebabkan terjadinya suatu penyengsaraan secara massal terhadap orang-orang”yang tidak berdosa dan yang mengakibatkan terjadinya pembunuhan secara massal. Terorisme termasuk dalam tindak pidana extra ordinary crime bagi masyarakat Indonesia, bahkan diseluruh dunia. Karena tindak pidana terorisme itu kejahatan yang begitu mengancam nyawa masayarakat yang tidak bersalah.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif ,adapaun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan atau “statue approach”. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang, asas-asas dan norma-norma hukum.rnHasil dari penelitian ini Dengan terpenuhinya unsur pasal yang dihubungkan dengan kejadian-kejadian atau perbuatan KKB sendiri, maka jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tepatnya pasal 25 Ayat (1) yang mengatur bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, hal ini berarti untuk menetapkan KKB sebagai Tersangka Tindak Pidana Terorisme mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga dalam penangan seperti halnya penangkapan hingga proses selanjutnya KKB sendiri di proses berdasarkan KUHAP sepanjang tidak di tentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.rnKata Kunci : Terorisme, Kelompok Kriminal Bersenjata