URGENSI JALUR PEJALAN KAKI DALAM MENJAMIN KESELAMATAN MAHASISWA : STUDI KASUS JALAN RAYA TELANG MENUJU KAMPUS UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Keselamatan pejalan kaki merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dilindungi melalui penyediaan fasilitas pejalan kaki yang memadai. Jalan Raya Telang sebagai akses utama menuju Universitas Trunodjoyo Madura setiap hari dilalui oleh mahasiswa, namun kondisi trotoar di kawasan tersebut masih belum memenuhi standar keamanan karena mengalami kerusakan, tidak berkesinambungan, serta dialihfungsikan sebagai tempat berjualan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan daerah tersebut terhadap penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pejalan kaki serta menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan trotoar oleh Pedagang Kaki Lima.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura, Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Kepala Desa Telang, serta Wakil Rektor III Universitas Trunodjoyo Madura. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Penegakan Hukum sebagai dasar analisis.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 terhadap penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pejalan kaki di Jalan Raya Telang belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut ditandai dengan masih adanya trotoar yang rusak, tidak berkesinambungan, serta dialihfungsikan sebagai tempat berjualan oleh PKL sehingga mengurangi kenyamanan dan keselamatan mahasiswa sebagai pejalan kaki. Penegakan hukum oleh Satpol PP juga belum berjalan efektif karena masih mengutamakan pendekatan persuasif, belum menerapkan sanksi secara konsisten, serta menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemeliharaan trotoar, koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki dapat terwujud secara optimal.