Affiliate Marketing Dalam Perspektif Hukum Perjanjian

Affiliate marketing merupakan hubungan kerja sama antara merchant dan affiliaternyang didasarkan pada perjanjian yang sah menurut KUHPerdata, meskipunrndilakukan secara elektronik melalui platform digital. Affiliate marketing tidakrnsecara eksplisit diatur dalam KUHPerdata sebagai perjanjian bernama. Oleh karenarnitu, affiliate marketing dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak bernamarn(onbenoemde overeenkomst) sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata,rnyang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khususrnmaupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada ketentuanrnumum perjanjian. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatifrndengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sertarndoktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa affiliate marketing tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerdata, sehingga termasuk dalam perjanjian tidak bernama yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak.rnPerjanjian ini memiliki karakteristik gabungan dari beberapa jenis perjanjian, seperti perjanjian keagenan, perantara, dan jasa, namun tetap berdiri sebagai bentuk perjanjian baru yang berkembang seiring kebutuhan praktik bisnis modern. Dengan demikian, affiliate marketing sah secara hukum selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, diperlukan kehati-hatian dalam penyusunan klausul perjanjian guna menghindari potensirnsengketa di kemudian hari.