Analisis Yuridis Kedudukan Para Pihak Dalam Sengketa Konntra Garansi Bank (Studi Putusan Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby Jo. Putusan Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby Jo. Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025)

Kontra Garansi Bank merupakan perjanjian accessoir yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pokoknya. Pada saat terjadi peralihan hak tagih melalui subrogasi, maka seluruh subjek hukum dalam perjanjian pokoknya wajib dilibatkan secara lengkap didalam persidangan. Namun, pada penerapannya terjadi permasalahan dalam perkara sengketa Kontra Garansi Bank pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2810 K/Pdt/2025 yang mana mengenai permasalahan kurangnya pihak yang wajib dilibatkan dalam persidangan masih terjadi perdebatan pendapat di dalam tiga tingkatan peradilan tersebut.rnMetode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Adapun pendekatan penelitiannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan kasus (Case approach) yaitu dengan cara mengkaji dan menelaah undang-undang sesuai dengan isu hukum yang diangkat terkait analisis yuridis kedudukan para pihak dalam sengketa Kontra Garansi Bank (Studi Putusan Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby jo. Putusan Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby jo. Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025).rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025 kurang tepat karena menilai hak subrogasi sebagai hubungan hukum dalam perjanjian yang berdiri sendiri. Berdasarkan Pasal 1821 BW, subrogasi dan Kontra Garansi Bank merupakan perjanjian accessoir yang bergantung pada perjanjian pokoknya. Akibat hukum dari tidak dimasukkannya PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan Bank BRI sebagai pihak membuat perkaranya menjadi kurang lengkap karena tidak melibatkan semua pihak dalam perkara.