Analisis Strategi Mediator Dalam Mengatasi Para Pihak Yang Melakukan Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Kraksa`An Kabupaten Probolinggo

Manuasia adalah mahluk sosial (zoon politicon) dimana mereka saling
membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering
kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan
yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik maka hukum merupakan peranan
penting dalam penyelesaian konflik yang terjadi tersebut, salah satu metode
penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Pada UU 1945 pasal 24 saat di
sepakatinya perubahan bahwa Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksaan
kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan yang lain di bawah
Mahkamah Agung, kemudian di sahkan UU nomor 4 Tahun 2004 tentang
kekuasaan kehakiman sebagai perubahan atas UU nomor 35 Tahun 1999. Pada saat
ini Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Tujuan di buatnya Perma tersebut adalah
mendamaikan para pihak yang berperkara, di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an
sudah pernah mendamaikan para pihak, karene itulah penili bertujuan untuk
menjawab pertanyaan: 1). Bagaimana strategi mediator dalam mengatasi para pihak
yang melakukan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an?. 2). Bagaimana
efektivitas strategi mediator atas keberhasilan mediasi, tidak berhasil mediasi dan
kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an?.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research)
dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan yakni
observasi, wawancara serta dokumentasi dengan pengamatan langsung ke lapangan
yang berkaitan dengan fokus penelitian dan dianalisis stategi Para mediator
Pengadilan Agama Kota Kraksa`an Kabupaten Probolinggo. Sedangkan sumber
data sekunder didapat dari literatur buku, jurnal yang berkaitan dengan fokus
penelitian.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1). Para mediator di Pengadilan
Agama Kota Kraksa`an mendamaikan dan menurunkan ke egoisan para pihak
dengan cara mengingatkan dampak yang akan terjadi ketika perceraian itu terjadi
dan menyampaikan hadis-hadis tentang buruknya seorang yang bercerai. 2).
Steategi yang digunakan oleh madiator di Pengadilan Agama Kota Kraksa`an tidak
melanggar norma-norma yang ada seperti Undang-Undang Pasal 6 Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Arternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 130 HIR
dan Pasal 154 Rbg yang mengatur mengenai lembaga perdamaian dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.