URGENSI FORMULASI TENTANG TINDAK PIDANA BENCANA EKOLOGIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan urgensi perumusan tindak pidana bencana ekologis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Urgensi tersebut didasari oleh tren peningkatan bencana ekologis di Indonesia, sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum memuat definisi maupun unsur delik yang menjangkau fenomena tersebut, mengingat pengaturannya masih berorientasi pada pencemaran/perusakan lingkungan sehingga ancaman pidananya tidak proporsional. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang dikaji adalah mengapa diperlukan perumusan tentang tindak pidana bencana ekologis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan komparatif dengan mengkaji ketentuan Undang-undang di Kazakhstan dan Vietnam. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, dengan merujuk pada teori kebijakan hukum pidana dan teori kebijakan kriminal. Hasil penelitian menunjukkan formulasi tindak pidana bencana ekologis bersifat urgen karena: (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengalami kekosongan norma terkait bencana ekologis; (2) Dalam mengisi kekosongan perumusan delik “bencana ekologis” dapat mengacu pada ketentuan Undang-undang di Kazakhstan dan Vietnam yang telah mengatur tentang ekosida dan unsur pemberat berbasis skala dan akibat kerusakan lingkungan; dan (3) tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dalam kebijakan hukum pidana, sehingga kelemahannya akan menyulitkan tahap aplikasi dan eksekusi. Dengan demikian, formulasi tindak pidana bencana ekologis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan kebutuhan nyata yang harus segera direspons oleh pembentuk undang-undang.