PENGAMANAN PELAKU DAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH TNI BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran gelap narkotika dirnIndonesia sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memicurnketerlibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lapangan, seperti tindakanrnpengamanan pelaku dan barang bukti berdasarkan laporan masyarakat. Tindakanrntersebut menimbulkan persoalan yuridis karena menyentuh ranah upaya paksa (projustitia)rnyang merupakan wewenang eksklusif Polri dan BNN. Rumusan masalahrndalam penelitian ini mengkaji bagaimana konsekuensi hukum bagi TNI apabilarnmelakukan tindakan berupa mengamankan orang dan barang bukti narkotika tanparnkewenangan menurut KUHAP dan Undang-Undang Narkotika.rnPenelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinalrnlegal research) melalui studi kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakanrnmeliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatanrnkonseptual (conceptual approach), dan pendekatan studi kasus. Bahan hukumrnprimer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan kemudian dianalisis secararndeskriptif-kualitatif dengan metode normatif-deduktif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa TNI tidak memiliki kewenanganrnatributif maupun delegatif dalam penindakan pidana narkotika terhadap warga sipil.rnTindakan TNI di lapangan sebatas pengamanan fisik sementara yang hanyarndibenarkan pada situasi tertangkap tangan (ontdekking op heterdaad) denganrnkewajiban mutlak untuk segera menyerahkan pelaku dan barang bukti kepadarnpenyidik berwenang. Konsekuensi hukumnya, penindakan mandiri tanpa prosedurrntertangkap tangan murni atau yang mengalami penundaan penyerahanrn(unreasonable delay) dikategorikan sebagai tindakan melampaui kewenanganrn(ultra vires)/cacat hukum, yang berisiko merusak rantai penguasaan barang buktirn(chain of custody) sehingga barang bukti narkotika dapat dinyatakan tidak sah dirnpersidangan (inadmissible evidence), memicu gugatan praperadilan, sertarnmenimbulkan pertanggungjawaban pidana, disiplin, maupun administratif bagirnoknum prajurit yang bersangkutan.