ANALISIS YURIDIS PENETAPAN STATUS BENCANA NASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA KORBAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

ABSTRAKrn Fenomena bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara akhir tahun 2025 menimbulkan tantangan tata kelola publik yang kompleks. selain dampak fisik dan ekologis, peristiwa tersebut menguji kesiapan regulasi, mekanisme koordinasi antarlevel pemerintahan, dan kemampuan negara menjamin pemulihan hak asasi korban. Ketidakpastian dalam norma penetapan status bencana berpotensi menghambat akses korban terhadap bantuan darurat, pemulihan infrastruktur, dan pemulihan sosial ekonomi. Oleh karena itu, kajian yuridis yang menghubungkan norma penetapan status bencana dengan pemenuhan hak asasi manusia diperlukan untuk merumuskan parameter hukum yang jelas, prosedur respons cepat, dan mekanisme akuntabilitas. Tujuan penelitian adalah menganalisis sumber ketidakpastian hukum dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan menilai sejauh mana penanganan pascabencana memenuhi hak asasi manusia korban sesuai amanat Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945rn Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan yang diteliti. ketidakjelasan parameter kuantitatif pada Pasal 7 ayat (2) menciptakan ruang diskresi politik yang luas dan berkontribusi pada keterlambatan penetapan status nasional, sehingga menghambat mobilisasi sumber daya dan pemenuhan hak korban. Meskipun respons teknis pascabencana relatif cepat, terdapat kelemahan signifikan pada aspek kepastian hukum, transparansi data, dan akuntabilitas administratif.rn Hasil menunjukkan bahwa ketidakjelasan parameter kuantitatif pada Pasal 7 ayat (2) menimbulkan ketidakpastian hukum, memperluas ruang diskresi politik, dan berkontribusi pada keterlambatan penetapan status nasional sehingga menghambat mobilisasi sumber daya dan pemenuhan hak korban. Penanganan pascabencana di Sumatera Utara relatif cepat pada aspek teknis, namun masih kurang dalam kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Rekomendasi utama: reformulasi indikator terukur dalam peraturan pelaksana, mekanisme rapid assessment dan tenggat waktu (48-72 jam), keterbukaan data publik, serta penguatan kontrol yudisial dan akuntabilitas administratif. Dapat disimpulkan untuk menjamin pemenuhan hak asasi korban dan mempercepat respons negara, diperlukan reformulasi indikator terukur dalam peraturan pelaksana, seperti parameter kuantitatif korban, kerugian, dan cakupan wilayah serta mekanisme yang menjelaskan indikator tenggat waktu, keterbukaan data publik, serta penguatan kontrol yudisial dan akuntabilitas administratif.rnrnKata Kunci: Status Bencana Nasional, Ketidakpastian Hukum, Hak Asasi Manusia.