Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Mengupayakan Kerukunan Antar Umat Beragama

ABSTRAK Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir. HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia salah satunya adalah hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Sebagai bangsa yang terdiri dari banyak suku, agama, ras dan adat istiadat tidak terkecuali menimbulkan gesekan pertentangan. Pada rentang 2 tahun yang lalu terjadi kesulitan untuk memperoleh hak pemakaman bagi umat non muslim di Bangkalan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bangkalan dalam mengupayakan kerukunan antar umat beragama. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengambilan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bangkalan yaitu berupa pembentukan FKUB dimana di bentuk sesuai dengan SK Bupati Bangkalan. Pembentukan FKUB diharapkan untuk menjaga kerukunan di kalangan umat beragama dengan melakukan sosialisasi dan dialog interaktif lintas agama dan menjadi wadah mediasi jika sewaktu-waktu terjadi konflik agama di masa mendatang. Saran untuk pemerintah daerah kabupaten Bangkalan untuk lebih memperhatikan pemakaman umat non muslim karena bagaimanapun lahan pemakamanrnmerupakan salah satu hak beragama bagi manusia yang harus dipenuhi dengan tanggung jawab oleh pemerintah daerah. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kerukunan.