PENDAFTARAN TANAH ATAS DASAR JUAL BELI TANPA AKTA PPAT DALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT(Studi Kasus Putusan No. 72/PDT.G/2013/PN.MTR)

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan yang berlaku Jua Beli Hak atas tanah harus lah dilakukan dihadapan PPAT. Akan tetapi Dalam kehidupan masyarakat masih Banyak yang melakukan Jual beli tanah tanpa melibatkan PPAT. Hal demikian tentulah merugikan bagi pihak pembeli, karena Dia hanya menguasai secara fisik saja sedangkan di dalam hukum kepemilikan masih atas nama penjual. Misalnya putusan pengadilan kabupaten Mataram No. 72/Pdt.G/2013/PN.Mtr Antara penggugat (I gusti ngurah jelantik) dan tergugat (Sri rahmi). Dimana putusan tersebut Sudah dikeluarkan oleh pengadilan dan Sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah putusan pengadilan mataram yang sudah dikeluarkan bisa dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat, dan untuk mengkaji upaya penyelesaian dalam rangka penerbitan sertifikat. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (state approac) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli bisa membalik nama sertifikat dengan dasar putusan pengadilan sesuai dengan pasal 55 PP No. 24 tahun 1997,selanjutnya setelah ditandatangani akta PPAT tersebut penggugat dapat melakukan proses pengalihan Hak, dengan melalui prosedur Sama dengan proses balik nama pada umum nya sesuai dengan pasal 37 PP No. 24 tahun 1997. Kemudian penggugat bisa menerbitkan sertifikat Hak atas tanah yang Dari atas nama tergugat menjadi atas nama penggugat.

Kata kunci : Jual beli tanah, putusan pengadilan, penerbitan sertifikat