Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa dan Pendamping Desa terhadap Inovasi Pemerintahan Desa di Indonesia

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenanganrnyang luas kepada desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri, sehinggarnmenuntut desa mengadopsi berbagai instrumen tata kelola dan inovasi baru.rnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas aparatur desarndan pendamping desa terhadap inovasi pemerintahan desa, baik secararnparsial maupun simultan. Inovasi pemerintahan desa diukur melalui delapanrnindikator, yaitu Sistem Informasi Desa (SID), Sistem Keuangan Desarn(Siskeudes), RPJMDes, RKPDes, Peraturan Desa (Perdes), Peraturan KepalarnDesa (Perkades), kerja sama antardesa, dan kerja sama dengan pihak ketiga.rnPenelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif dengan datarnsekunder Potensi Desa (PODES) tahun 2018 dan 2021 yang membentuk datarnpanel tidak seimbang mencakup seluruh desa di Indonesia. Data dianalisisrnmenggunakan regresi ordered logistic, binary logistic, dan Poisson denganrnpendekatan random effects. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikanrnkepala desa, jumlah kepala dusun/RT/RW, dan jumlah pegawai desa lainnyarnberpengaruh positif dan signifikan terhadap seluruh indikator inovasi,rnsedangkan indikator kapasitas aparatur lainnya menunjukkan arah danrnsignifikansi yang beragam. Keberadaan pendamping desa dan jumlahrnpelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) berpengaruh positif dan signifikanrnterhadap seluruh indikator inovasi. Secara simultan, kapasitas aparatur desarndan pendamping desa berpengaruh signifikan terhadap seluruh indikatorrninovasi pemerintahan desa (Prob > Chi² 0,000). Temuan ini menegaskanrnpentingnya peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan peran pendampingrndesa dalam mendorong inovasi pemerintahan desa.