PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM KASUS PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Mahkamah Agung No 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)

Lembaga di luar pengadilan yang menangani sengketa konsumen dan juga berwenang untuk melindungi hak-hak konsumen yang dibentuk oleh UUPK yakni BPSK, dalam perjalannya memiliki kendala untuk menjalankan kewenangannya sebagaimana yang terjadi dalam sengketa perjanjian kredit yang melibatkan Konsumen/Nasabah (PIHAK I) dan Pelaku Usaha/Bank (PIHAK II) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 yang menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang untuk menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengulas kewenangan BPSK dalam kasus perjanjian kredit dengan study Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Metode penelitian yang digunakan ialah metode Normatif atau Doctrinal. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (State Approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach).
Hasil penelitian yang pertama menerangkan bahwa BPSK memang tidak memiliki kewenangan dalam menangani sengketa perjanjian kredit karena adanya Peraturan OJK yang meneangkan tentang penyelesaian sengketa konsumen dalam sektor jasa keuangan semenjak tahun 2013 dan yang kedua menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dalam menerapkan hukum untuk memutuskan bahwa BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan kasus perjanjian kredit antara nasabah dan bank karena merupakan kasus wanprestasi telah benar, yang mana apabila diselesaikan di luar pengadilan akan ditangani oleh LAPS yang dibentuk OJK intuk menyelesaikan kasus konsumen dalam sektro jasa keuangan.
Kata Kunci : BPSK, Konsumen, Perjanjian Kredit, UUPK, POJK.