Pelaksanaan Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan

Desa Tajungan termasuk desa yang menjadi sasaran pemberdayaan Provinsi Jawa Timur melalui Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang melakukan kegiatan usaha dan mendirikan Usaha (UMKM) baru atau meningkatkan UMKM yang ada di desa atau kelurahan. Persoalannya, tidak semua masyarakat atau pelaku usaha yang sangat miskin yang berada di Desa Tajungan itu menerima bantuan program BRTSM tersebut. Dari 319 orang pelaku UMKM yang sangat miskin, ternyata hanya 29 orang (9 persen) yang menerima bantuan tersebut. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian apakah pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) melalui program BRTSM di Desa Tajungan Kecamatan Kamal itu sudah sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 dan apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan melalui program BRTSM di Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau socio legal reseach dengan menggunakan pendekatan fakta dan data yang diperoleh kemudian dibahas dan dianalisis secara deskriptif, dengan memaparkan dan menjelaskan data yang diperoleh dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) di Desa Tajungan, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui jalin matra bantuan rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Desa Tajungan Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan tidak selaras dengan Pasal 2 huruf (h) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 jo. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Provinsi Jawa Timur. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut adalah tidak adanya pedampingan dari Pemerintah Daerah, sehingga pemberdayaan yang dilakukan melalui pemberian bantuan RTSM itu tidak selaras dengan tujuan dan sasaran program pemberdayaan. Padahal berdasarkan Pasal 19 jo Pasal 31 A Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, bahwa pendampingan itu merupakan bagian dari program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pelaksanaannya bisa dilakukan secara berjenjang bersama-sama dengan Kabupaten/Kota. Akibat tidak adanya pendampingan maka masyarakat atau pelaku UMKM tidak bisa memanfaatkan fasilitas bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kata Kunci :Pemberdayaan, UMKM, Bantuan RTSM