TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI BUMN (Analisis Putusan No 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn)

ABSTRAK
Korupsi telah diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang dan sudah memiliki peraturan tetap dalam membrantas Kasus-kasusnya, dimana salah satunya yaitu dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 akan tetapi dalam suatu pengadilan majlis hakim juga berhak memberikan pendapat dan pertimbangan untuk para pelaku atau terdakwa dalam hal apapun sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal yang berlaku, kembali pada kasus dalam Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn dimana majlis hakim tidak mempertimbangkan atau telah menilai bahwa sifat baik dan pembelaan dari terdakwa telah dianggap tidak memiliki nilai implikasi sehingga penjatuhan pidana tehadap terdakwa tidak ada keringanan dan dianggap telah terjadi ketidak sesuaian antara pertimbangan majlis hakim dan tuntutan menurut penulis.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode hukum normatif yakni berdasarkan dasar hukum, doktrin hukum, permasalahan yang telah diteliti sebelmnya, buku hukum, Asas-asas hukum, Undang-undang serta perbandingan antara satu putusan dengan putusan lain. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa setiap perilaku atau sifat pelaku dalam persidangan bisa dinilai atau dipertimbangkan oleh majlis hakim untuk dijadikan sebagai hal yang meringankan atau memberatkan kepada pelaku atau terdakwa dimana hal terebut telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, diamana telah dijelaskan juga oleh para pakar hukum hal yang meringankan dan memberatkan dalam pengadilan harus dipertimbangkan oleh majlis hakim.
Kata Kunci : Korpsi, Ketidak Seimbangangan Hukum, Pertimbangan Hukum, Dasar Pertimbangan Hakim